Apakah Pembicaraan dalam G20 yang akan Dipimpin Indonesia akan Jadi Omong Kosong Saja?

- Pewarta

Minggu, 21 Agustus 2022 - 16:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Perpusnas.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Perpusnas.go.id)

BISNIS NEWS – Ini yang ditakutkan pemerintah. Menyongsong G20 awal Desember nanti, yang salah satu agenda utamanya adalah transisi energy.

Bagaimana Jokowi G20 Presidency mau membanggakan diri dalam tema transisi energy kalau dia sendiri masih memberikan subsidi energy fosil sangat besar.

Subsidi yang paling mencolok adalah subsidi BBM dan LPG. Nilainya bisa menembus 500 triliun rupiah lebih.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hampir separuh penerimaan pajak pemerintah atau hampir dua kali lipat dari penerimaan PNBP atau hampir 3 kali penerimaan PNBP sumber daya alam.

Ini akan membuat Pemerintah Indonesia kehilangan muka. Ini tentu belum termasuk subsidi energi fosil batubara dalam masalah listrik.

Sementara di listrik sendiri 70 persen kapasitas pembangkit nasional disupply dari pembangkit batubara.

Ditambah lagi dengan skema wajib beli (TOP) oleh PLN atas pasokan pembangkit batubara. Bagaimana menjelaskan kepada dunia bahwa transisi ini relevan.

Apakah pembicaraan dalam G20 yang akan dipimpin Indonesia akan menjadi omong kosong saja.

Ini adalah agenda yang menyedot anggaran negara, menggunakan APBN, bagaimana mungkin membuang-buang uang untuk makan enak sambil omong kosong (meok).

Apakah agenda transisi energi itu adalah agenda menipu orang atau agenda menipu diri sendiri?

Padahal sejak COP 26 Paris Indonesia telah membangun komitmen besar kepada global akan pengurangan emisi.

Ini erat kaitanya dengan sumangan global sebesar 100 miliar USD bagi pemulihan iklim dengan agenda penurunan emisi global.

Uang ini akan diarahkan bagi investasi iklim, penciptaan lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi baru dalam tema green growt.

Bagaimana uang 100 miliar dolar nanti akan digunakan oleh presiden Jokowi untuk mensubsidi BBM.

Apakah bisa Indonesia menipu dunia dengan pencitraan di media, namun faktanya subsidi energi fosilnya adalah bagian terbesar dari seluruh uang yang bisa dialokasikan bagi pembangunan dan pemgentasan kemiskinan.

Bagaimana Indonesia akan dihormati sementara belum pernah dalam sejarah mengalokasikan uang sebesar Rp. 500 triliun rupiah bagi kaum miskin.

Tapi mengalokasikan uang sebesar itu untuk mensubsidi pengusaha sawit dan tambang pengguna subsidi dan memfasilitasi perdagangan solar gelap dan solar palsu karena adanya disparitas harga yang besar dengan solar subsidi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Kalau begitu agenda G20 sebaiknya dijadikan sebagai agenda Meok saja. Agenda makan enak omong kosong, ngalor ngidul gak ada juntrungannya.

Jangan-jangan agenda transisi energi G20 Indonesia Presidency ini tidak menakutkan, hanya memalukan saja.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

Diprediksi Capai 8,67 Juta Ton, BPS: Periode Januari – Maret 2025, Produksi Beras Meningkat 52,32 Persen
Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
IHSG Diproyeksikan Melemah, Target Turun ke 7.277, Investor Mulai Kurangi Risiko di Pasar Modal
Nilai Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 Capai Rp407,8 Triliun, Rosan Roelani Lapor Presiden Prabowo
Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan Indonesia, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan
Sebanyak 100 Pengusaha Nasional Hadiri Forum Bisnis (CEO Forum) dan Bussiness Matching Indonesia – India
Resmi, Anindya Bakrie Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Arsjad Rasjid Ketua Dewan Pertimbangan
Indonesia akan Ajukan Penurunan Tarif Dagang dengan Amerika Serikat Melalui Kerja Sama Bilateral Kedua Negara

Berita Terkait

Sabtu, 8 Februari 2025 - 14:42 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Jumat, 7 Februari 2025 - 17:18 WIB

IHSG Diproyeksikan Melemah, Target Turun ke 7.277, Investor Mulai Kurangi Risiko di Pasar Modal

Rabu, 5 Februari 2025 - 14:44 WIB

Nilai Investasi di Bidang Hilirisasi Tahun 2024 Capai Rp407,8 Triliun, Rosan Roelani Lapor Presiden Prabowo

Kamis, 23 Januari 2025 - 17:34 WIB

Jaga Stabilitas Keuangan dan Perbankan Indonesia, LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

Rabu, 22 Januari 2025 - 10:52 WIB

Sebanyak 100 Pengusaha Nasional Hadiri Forum Bisnis (CEO Forum) dan Bussiness Matching Indonesia – India

Berita Terbaru