Apakah Jokowi dan Sri Mulyani Sanggup Bayar Utang Kompensasi Ratusan Trilyun ke PLN?

- Pewarta

Jumat, 6 Mei 2022 - 15:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Setkab.go.id)

BISNIS NEWS – Dana kompensasi adalah dana yang harus dibayarkan pemerintah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena tidak adanya penyesuaian tarif listrik golongan non subsidi.

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Hal ini dikarenakan pemerintah menahan tarif atau tidak melakukan penyesuaian tarif berdasarkan formulasi tarif yang telah ditetapkan.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, pemerintah harus membayar biaya kompensasi dan subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 79 triliun pada 2020.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dana kompensasi itu harus dibayarkan oleh pemerintah kepada PLN karena pemerintah memutuskan untuk menahan harga tarif listrik non subsidi sejak 2017.

Sementara Fitch Rating Singapura mengatakan bahwa PLN tetap bergantung pada dana kompensasi dari pemerintah untuk mempertahankan operasinya dalam jangka menengah.

PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, berjumlah sekitar Rp66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar Rp74 triliun.

Sekarang tahun 2022, dana kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah makin bertambah sebagai akumulasi penundaan pembayaran.

Ini karena penundaan pembayaran yang terus menerus. Pemerintah hanya mencatat namun tidak membayarkannya sesuai dengan waktunya. Inilah yang menjadi masalah besar bagi PLN.

Tidak Dibayar

Menurut evaluasi banyak pihak termasuk lembaga internasional Pemerintah Jokowi memiliki catatan melakukan penggantian subsidi dan pembayaran kompensasi kepada PLN.

Hal ini telah terjadi keterlambatan pencairan pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir.

Akibatnya PLN dalam rangka peningkatan modal kerja sebagaimana yang terlihat pada tahun 2020, mengarah ke leverage yang lebih tinggi.

Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis.

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Pinjaman dana ini akan menambah ekuitas untuk mengembangkan bisnis dan digunakan untuk operasional perusahaan.

PLN menyadarkan biaya operasional pada pembiayaan (utang) dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman penerusan dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Tahun 2021 diperkirakan terjadi peningkatan subsidi dan pendapatan kompensasi pada tahun (menunggu laporan keuangan PLN 2021).

Seiring dengan penjualan listrik yang lebih tinggi, keringanan tarif yang berkelanjutan, pembekuan tarif, dan kenaikan harga komoditas terutama minyak dsn gas.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

Menyerah Saja?

infoekbis

Jumlah utang kompensasi pemerintah Jokowi pada PLN sebetulnya turun 10,9% pada tahun 2020 karena sedikit penurunan volume penjualan listrik dan biaya pasokan listrik per unit di tengah harga komoditas yang lebih rendah terhadap tarif listrik yang dibekukan atau ditahan.

Negara telah membatasi harga batu bara dan gas alam yang dijual ke PLN untuk menahan biaya, yang membatasi beban subsidinya.

Itupun utang kompensasi pemerintah kepada PLN mencapai RP. 66 triliun menurut Fitch Rating.

Bagaimana sekarang? penjualan listrik telah meningkat ke level normal.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan kenaikan penjualan listrik sebesar 5,77% pada tahun 2021.

Sebagaimana dikatakan Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, penjualan listrik tahun 2021 mencapai 257.634 Giga Watt hour (GWh).

Adapun, penjualan listrik pada tahun 2020 sebesar 243.583 GWh. Kenaikan penjualan listrik bukan berati berita baik bagi PLN.

Karena ini telah berubah menjadi beban keuangan dan kerugian potensial serta akumulasi pendapatan kompensasi yang tidak kunjung dibayar oleh pemerintah. Il

Ini akan membuat PLN semakin bersandar pada utang dalam membiayai operasional perusahan.

Sekarang tahun 2022 utang kompemsasi yang harus dibayar pemerintah mencapai sekitar Rp. 138 triliun yang merupakan akumulasi dana kompensasi 2020 dan 2021.

Apa mungkin presiden Jokowi dan Menteri keuangannya Sri Mulyani bisa bayar? Mengapa tidak menyerah saja?.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun
Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil
Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani
BRI Bantu Usaha Kue Kering di Sidoarjo, Jawa Timur Berkembang dan Penuhi Permintaan Saat Lebaran
Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi BRIZZI Meningkat 15 Persen dari Tansaksi Bulan-bulan Biasanya
Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta Per Bulan Berkat Pinjaman Ultra Mikro BRI
Sinyal BBM akan Naik Juli 2024, Pemerintah Tak Naikan pada Juni 2024 Meskipun Ada Konflik Geopolitik Iran – Israel
Terus Cetak Pertumbuhan Positif, Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% Pada Kuartal I 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Minggu, 21 April 2024 - 11:58 WIB

Pada Periode Libur Lebaran 2024, BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5 Persen Jadi Rp14,9 Triliun

Sabtu, 20 April 2024 - 15:10 WIB

Moody’s Pertahankan Rating Kredit Indonesia Sebagai Negara Layak Tujuan Investasi dengan Outlook Stabil

Sabtu, 20 April 2024 - 15:06 WIB

Bertemu Menkeu Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Abdullah Al-Jadaan, Ini yang Dibahas Menkeu Sri Mulyani

Jumat, 19 April 2024 - 15:44 WIB

Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi BRIZZI Meningkat 15 Persen dari Tansaksi Bulan-bulan Biasanya

Kamis, 18 April 2024 - 21:36 WIB

Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta Per Bulan Berkat Pinjaman Ultra Mikro BRI

Kamis, 18 April 2024 - 14:50 WIB

Sinyal BBM akan Naik Juli 2024, Pemerintah Tak Naikan pada Juni 2024 Meskipun Ada Konflik Geopolitik Iran – Israel

Rabu, 17 April 2024 - 16:07 WIB

Terus Cetak Pertumbuhan Positif, Aset Kelolaan Wealth Management BRI Tumbuh 21% Pada Kuartal I 2024

Selasa, 16 April 2024 - 13:30 WIB

Nasabah KUR BRI, Sate Klathak Pak Pong Jadi Primadona Wisata Kuliner Saat Mudik Lebaran ke Yogyakarta

Berita Terbaru