Apakah Jokowi dan Sri Mulyani Sanggup Bayar Utang Kompensasi Ratusan Trilyun ke PLN?

- Pewarta

Jumat, 6 Mei 2022 - 15:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Dok. Setkab.go.id)

BISNIS NEWS – Dana kompensasi adalah dana yang harus dibayarkan pemerintah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena tidak adanya penyesuaian tarif listrik golongan non subsidi.

Hal ini dikarenakan pemerintah menahan tarif atau tidak melakukan penyesuaian tarif berdasarkan formulasi tarif yang telah ditetapkan.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, pemerintah harus membayar biaya kompensasi dan subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 79 triliun pada 2020.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan bahwa dana kompensasi itu harus dibayarkan oleh pemerintah kepada PLN karena pemerintah memutuskan untuk menahan harga tarif listrik non subsidi sejak 2017.

Sementara Fitch Rating Singapura mengatakan bahwa PLN tetap bergantung pada dana kompensasi dari pemerintah untuk mempertahankan operasinya dalam jangka menengah.

PLN tidak dapat mempertahankan EBITDA tanpa subsidi dan pendapatan kompensasi, yang jika digabungkan, berjumlah sekitar Rp66 triliun pada tahun 2020, dibandingkan dengan EBITDA sebesar Rp74 triliun.

Sekarang tahun 2022, dana kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah makin bertambah sebagai akumulasi penundaan pembayaran.

Ini karena penundaan pembayaran yang terus menerus. Pemerintah hanya mencatat namun tidak membayarkannya sesuai dengan waktunya. Inilah yang menjadi masalah besar bagi PLN.

Tidak Dibayar

Menurut evaluasi banyak pihak termasuk lembaga internasional Pemerintah Jokowi memiliki catatan melakukan penggantian subsidi dan pembayaran kompensasi kepada PLN.

Hal ini telah terjadi keterlambatan pencairan pendapatan kompensasi dalam tiga tahun terakhir.

Akibatnya PLN dalam rangka peningkatan modal kerja sebagaimana yang terlihat pada tahun 2020, mengarah ke leverage yang lebih tinggi.

Leverage adalah penggunaan pinjaman dana atau modal untuk meningkatkan keuntungan dalam sebuah bisnis.

Pinjaman dana ini akan menambah ekuitas untuk mengembangkan bisnis dan digunakan untuk operasional perusahaan.

PLN menyadarkan biaya operasional pada pembiayaan (utang) dalam bentuk pinjaman langsung, pinjaman penerusan dari lembaga multinasional, suntikan modal dan jaminan pinjaman bank untuk beberapa proyek investasinya.

Tahun 2021 diperkirakan terjadi peningkatan subsidi dan pendapatan kompensasi pada tahun (menunggu laporan keuangan PLN 2021).

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Seiring dengan penjualan listrik yang lebih tinggi, keringanan tarif yang berkelanjutan, pembekuan tarif, dan kenaikan harga komoditas terutama minyak dsn gas.

Menyerah Saja?

Jumlah utang kompensasi pemerintah Jokowi pada PLN sebetulnya turun 10,9% pada tahun 2020 karena sedikit penurunan volume penjualan listrik dan biaya pasokan listrik per unit di tengah harga komoditas yang lebih rendah terhadap tarif listrik yang dibekukan atau ditahan.

Negara telah membatasi harga batu bara dan gas alam yang dijual ke PLN untuk menahan biaya, yang membatasi beban subsidinya.

Itupun utang kompensasi pemerintah kepada PLN mencapai RP. 66 triliun menurut Fitch Rating.

Bagaimana sekarang? penjualan listrik telah meningkat ke level normal.

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatatkan kenaikan penjualan listrik sebesar 5,77% pada tahun 2021.

Sebagaimana dikatakan Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi, penjualan listrik tahun 2021 mencapai 257.634 Giga Watt hour (GWh).

After paragraf 28

Adapun, penjualan listrik pada tahun 2020 sebesar 243.583 GWh. Kenaikan penjualan listrik bukan berati berita baik bagi PLN.

Karena ini telah berubah menjadi beban keuangan dan kerugian potensial serta akumulasi pendapatan kompensasi yang tidak kunjung dibayar oleh pemerintah. Il

Ini akan membuat PLN semakin bersandar pada utang dalam membiayai operasional perusahan.

-

Sekarang tahun 2022 utang kompemsasi yang harus dibayar pemerintah mencapai sekitar Rp. 138 triliun yang merupakan akumulasi dana kompensasi 2020 dan 2021.

Apa mungkin presiden Jokowi dan Menteri keuangannya Sri Mulyani bisa bayar? Mengapa tidak menyerah saja?.

Opini: Salamuddin Daeng, Peneliti Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).***

Berita Terkait

Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis, BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas
Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak, BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh
OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk
Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024, BRI Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global
Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025
Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juli 2024 - 16:11 WIB

Setoran Dividen Badan Usaha Milik Negara Meningkat Drastis, BRI Jadi Kontributor Deviden Teratas

Selasa, 16 Juli 2024 - 15:33 WIB

Berkontribusi Besar Terhadap Penerimaan Pajak, BRI Mendapat Apresiasi Wajib Pajak Patuh

Selasa, 16 Juli 2024 - 09:19 WIB

OJK Tanggapi Soal Isu Pembatalan Merger PT Bank MNC International Tbk dengan PT Bank Nationalnobu Tbk

Senin, 15 Juli 2024 - 11:38 WIB

Jadi Bank Nomor 1 di Indonesia Versi The Banker Top 1000 Banks 2024, BRI Kembali Cetak Prestasi di Kancah Global

Kamis, 11 Juli 2024 - 14:04 WIB

Inilah Daftar Lengkap BUMN yang Terima Penyertaan Modal Negara Sebesar Rp44,24 Triliun di Tahun 2025

Rabu, 10 Juli 2024 - 13:44 WIB

Beri Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun, Ini Syarat yang Diajukan Menkeu Sri Mulyani

Selasa, 9 Juli 2024 - 07:57 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Senin, 8 Juli 2024 - 23:18 WIB

OJK Gelar Konvensi Nasional RSKKNI Bidang Manajemen Risiko Perbankan di Surabaya

Berita Terbaru