Agar APBN Sehat dan Bisa Kendalikan Inflasi, Pemerintah Didorong Perbaiki Penyaluran Subsidi

BISNIS NEWS – Kementerian Keuangan menyebut anggaran untuk subsidi dan kompensasi tahun 2022 mencapai Rp502,4 triliun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Jumlah ini meningkat hampir tiga kali dari penganggaran awal APBN sebesar Rp152,5 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong pemerintah segera memperbaiki skema penyaluran subsidi energi untuk membantu menyehatkan APBN dan mengendalikan inflasi.

“Selama ini subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) yang membutuhkan anggaran yang cukup besar justru dinikmati oleh kelompok mampu.”

“Hanya 5 persen subsidi Solar dan 20 persen subsidi Pertalite yang dinikmati rumah tangga miskin dan tidak mampu.”

“Artinya, subsidi ini tidak tepat sasaran dan hanya membebani APBN. Padahal, subsidi ini penting untuk menjaga daya beli keluarga miskin sekaligus membantu kendalikan inflasi energi,” ungkap Puteri dalam keterangan persnya yang diterima, Kamis 1 Agustus 2022.

Puteri menilai belanja subsidi dan bantuan sosial dalam APBN menjadi tumpuan untuk melindungi masyarakat dari dampak krisis pangan dan energi global yang menyebabkan harga-harga melonjak.

Namun, APBN juga perlu disehatkan karena harus kembali pada disiplin fiskal dengan batas maksimal defisit sebesar 3 persen pada 2023.

“Makanya, ke depan belanja subsidi dan bantuan sosial harus dipastikan tepat sasaran. Sehingga, belanja ini memang terasa dan sampai kepada mereka yang membutuhkan.”

“Sekaligus, kita bisa mencegah kebocoran anggaran. Terlebih dengan ruang fiskal yang semakin terbatas,” urai politisi Partai Golkar itu.

Puteri juga berpesan kepada pemerintah untuk berupaya mengendalikan inflasi guna mengantisipasi lonjakan tingkat kemiskinan akibat kenaikan harga.

Lantaran inflasi pada bulan Juli 2022 telah mencapai 4,94 persen (yoy), inflasi energi sudah mencapai 5,02 persen (yoy) dan bahkan inflasi bahan makanan sudah melonjak hingga 10,88 persen (yoy).

Ia pun berpesan kepada pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter guna menahan laju kenaikan inflasi agar sesuai target APBN 2022.

“Penduduk yang hampir miskin tentu semakin rentan masuk ke jurang kemiskinan, akibat kenaikan harga bahan pokok dan BBM tanpa diikuti dengan peningkatan daya beli.”

“Makanya, saya kira sudah tepat rencana pemerintah untuk mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM menjadi bantuan sosial kepada kelompok yang tidak mampu.”

“Karena ini bermanfaat untuk mempertahankan daya beli dan mengerem kemiskinan,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut. ***