11 Tahapan agar Pemerintahan Presiden Jokowi Mampu Selamatkan Subsidi BBM

- Pewarta

Sabtu, 20 Agustus 2022 - 11:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

Presiden Joko Widodo. (Dok. Setkab.go.id)

BISNIS NEWS – Ada tahapan yang dapat dikerjakan dengan sungguh sungguh oleh pemerintah terkait beban subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN sekarang ini:

1. Jalankan pendataan dengan Mypertamina. Dengan demikian dapat diketahui berapa besar kelompok yang tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.

2. Laksanakan pendataan dan penegakan aturan dengan fokus awal adalah solar bersubsidi dengan mendata pengguna solar bersubsidi yang disinyalir oleh menteri ESDM dan Dirut Pertamina banyak digunakan oleh pengusaha sawit dan pengusaha tambang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

3. Pelaksana digitalisasi melalui Mypertamina harus didukung melalui anggaran subsidi pemerintah.

Digitalisasi tidak boleh dibebankan biayanya kepada konsumen. Perlu ada insentif bagi setiap partisipasi publik yang bergabung dalam digitalisasi myPertamina.

4. Data yang dikumpulkan terkait penggunaan BBM bersubsidi setiap orang dan besarannya dapat dipublikasikan kepada publik secara terbuka. Kecuali yang merupakan bagian data pribadi.

5. Digitalisasi melalui mypertamina tidak boleh merlngalami kegagalan lagi sebagaimana yang terjadi dengan digitalisasi yang Pertamina yang dijalankan oleh PT. Telkom.

6. Pengusaha sawit dan pengusaha tambang Batubara yang menggunakan solar subsidi dalam kegiatan usaha harus diberikan sanksi tegas dan ditutup usahanya.

Ini penting dikarenakan kedua pengusaha ini telah menikmati naiknya harga komoditas.

Keserakahan mereka karena menggunakan solar subsidi harus diberi sanksi besar.

7. Digitalisasi dengan pencatatan melalui Mypertamina nantinya harus dapat mendata mobil pengguna BBM bersubsidi pada setiap kelas mobil.

Mobil yang tidak ada kaitanya dengan kegiatan publik, distribusi logistik masyarajat tidak boleh lagi memakai BBM bersubsidi.

8..Perlu dukungan regulasi yang baik mengenai tata cara penyaluran subsidi ke masyarakat.

Selama ini semua jenis subsidi terutama subsidi BBM tidak secara significant mengentaskan kemiskinan.

9. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap seluruh penyimpangan subsidi terutama subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar.

Selama ini tidak ada sanksi terhadap penyimpangan subsidi BBM dan penyimpangan BBM bersubsidi.

10. Proses digitalisasi melalui Mypertamina harus dikomandoi langsung oleh presiden Jokowi.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Mengingat ditenggarai banyak pengusaha pengguna Solar subsidi dan mafia solar gelap yang tidak senang dengan agenda digitalisasi ini.

11. Presiden Jokowi dapat memerintahkan kepada penegak hukum dengan membuat satgasus gabungan semua kekuatan perang, untuk mengawasi BBM bersubsidi.

Mengingat BBM subsidi ditenggarai dapat dijadikan bancakan oligarki dalam mencari dana pemilu 2024 dengan cara beli BBM pertalite Rp. 7500 jual ke industri dan ke luar negeri Rp. 15 ribu.

Beli solar ke Pertamina Rp. 5500 jual ke industri dan ke luar negeri dengan harga Rp. 17 ribu. Ini cara para bandit cepat kaya.

Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. (AEPI).***

Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.

Berita Terkait

BRI Bawa Inovasi dan Pengalaman Transformasi Digital di Gelaran Product Development Conference 2024
Jajaran Direksi BRI Kembali Lakukan Aksi Borong Saham hingga Miliaran Rupiah, Ini Tujuannya
Fortune Southeast Asia 500, BRI Institusi Keuangan No.1 di Indonesia dan Peringkat 4 di Asia Tenggara
Gerus Tabungan Masyarakat, Dampak dari Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat
BRI Pastikan Keandalan Layanan Perbankan pada Saat Libur Iduladha 1445 Hijriah Tahun 2024
Rilis Daftar The Global 2000, Forbes Kembali Nobatkan BRI Sebagai Perusahaan Terbesar di Indonesia
Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Luwu Utara dan Tanah Laut
SBR013 Terbit, BRI Tawarkan Berbagai Program Menarik
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 24 Juni 2024 - 10:54 WIB

BRI Bawa Inovasi dan Pengalaman Transformasi Digital di Gelaran Product Development Conference 2024

Minggu, 23 Juni 2024 - 11:11 WIB

Jajaran Direksi BRI Kembali Lakukan Aksi Borong Saham hingga Miliaran Rupiah, Ini Tujuannya

Kamis, 20 Juni 2024 - 18:21 WIB

Gerus Tabungan Masyarakat, Dampak dari Potongan Gaji Karyawan untuk Tabungan Perumahan Rakyat

Sabtu, 15 Juni 2024 - 21:11 WIB

BRI Pastikan Keandalan Layanan Perbankan pada Saat Libur Iduladha 1445 Hijriah Tahun 2024

Sabtu, 15 Juni 2024 - 10:06 WIB

Rilis Daftar The Global 2000, Forbes Kembali Nobatkan BRI Sebagai Perusahaan Terbesar di Indonesia

Jumat, 14 Juni 2024 - 18:53 WIB

Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak di Luwu Utara dan Tanah Laut

Jumat, 14 Juni 2024 - 15:04 WIB

SBR013 Terbit, BRI Tawarkan Berbagai Program Menarik

Jumat, 14 Juni 2024 - 11:34 WIB

BNI Xpora Boyong UKM ke Indonesia in Korea-SFH 2024

Berita Terbaru