BISNIS NEWS – Ada tahapan yang dapat dikerjakan dengan sungguh sungguh oleh pemerintah terkait beban subsidi BBM yang ditanggung oleh APBN sekarang ini:
1. Jalankan pendataan dengan Mypertamina. Dengan demikian dapat diketahui berapa besar kelompok yang tidak berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi.
2. Laksanakan pendataan dan penegakan aturan dengan fokus awal adalah solar bersubsidi dengan mendata pengguna solar bersubsidi yang disinyalir oleh menteri ESDM dan Dirut Pertamina banyak digunakan oleh pengusaha sawit dan pengusaha tambang.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Di Hadapan Para Pimpinan Perusahaan AS – ASEAN, Prabowo Subianto Puji Kinerja Kabinet Merah Putih
Prabowo Subianto Berharap Tahun 2025 Tak Impor Beras, Tren Produksi Pangan Indonesia Meningkat
SCROLL TO RESUME CONTENT
3. Pelaksana digitalisasi melalui Mypertamina harus didukung melalui anggaran subsidi pemerintah.
Digitalisasi tidak boleh dibebankan biayanya kepada konsumen. Perlu ada insentif bagi setiap partisipasi publik yang bergabung dalam digitalisasi myPertamina.
4. Data yang dikumpulkan terkait penggunaan BBM bersubsidi setiap orang dan besarannya dapat dipublikasikan kepada publik secara terbuka. Kecuali yang merupakan bagian data pribadi.
Baca Juga:
Petani dan Nelayan Sekarang Lebih Semangat Usai Prabowo Subianto Hapus Utang Macet UMKM
Desa BRILiaN dengan Sejuta Potensi Alam dan Budaya, Mengenal Desa Batuan Sukawati di Bali
5. Digitalisasi melalui mypertamina tidak boleh merlngalami kegagalan lagi sebagaimana yang terjadi dengan digitalisasi yang Pertamina yang dijalankan oleh PT. Telkom.
6. Pengusaha sawit dan pengusaha tambang Batubara yang menggunakan solar subsidi dalam kegiatan usaha harus diberikan sanksi tegas dan ditutup usahanya.
Ini penting dikarenakan kedua pengusaha ini telah menikmati naiknya harga komoditas.
Keserakahan mereka karena menggunakan solar subsidi harus diberi sanksi besar.
7. Digitalisasi dengan pencatatan melalui Mypertamina nantinya harus dapat mendata mobil pengguna BBM bersubsidi pada setiap kelas mobil.
Mobil yang tidak ada kaitanya dengan kegiatan publik, distribusi logistik masyarajat tidak boleh lagi memakai BBM bersubsidi.
8..Perlu dukungan regulasi yang baik mengenai tata cara penyaluran subsidi ke masyarakat.
Selama ini semua jenis subsidi terutama subsidi BBM tidak secara significant mengentaskan kemiskinan.
9. Perlu ada sanksi yang tegas terhadap seluruh penyimpangan subsidi terutama subsidi BBM yang jumlahnya sangat besar.
Selama ini tidak ada sanksi terhadap penyimpangan subsidi BBM dan penyimpangan BBM bersubsidi.
10. Proses digitalisasi melalui Mypertamina harus dikomandoi langsung oleh presiden Jokowi.
Mengingat ditenggarai banyak pengusaha pengguna Solar subsidi dan mafia solar gelap yang tidak senang dengan agenda digitalisasi ini.
11. Presiden Jokowi dapat memerintahkan kepada penegak hukum dengan membuat satgasus gabungan semua kekuatan perang, untuk mengawasi BBM bersubsidi.
Mengingat BBM subsidi ditenggarai dapat dijadikan bancakan oligarki dalam mencari dana pemilu 2024 dengan cara beli BBM pertalite Rp. 7500 jual ke industri dan ke luar negeri Rp. 15 ribu.
Beli solar ke Pertamina Rp. 5500 jual ke industri dan ke luar negeri dengan harga Rp. 17 ribu. Ini cara para bandit cepat kaya.
Oleh: Salamuddin Daeng, Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. (AEPI).***
Buat yang hobby berbagi tulisan artikel atau opini (pendapat, pandangan dan tanggapan) ayo menulis, artikel dapat dikirim lewat WhatsApp ke: 0855-7777888.
